Category:Tugas Perencanaan SDM 2022-2023

Tugas Kelompok Perencanaan sdm oleh : 1.Andi Harimawan 2. Nina Roslianah Irwan

IKN Nusantara (Ibu Kota Negara Nusantara) yang berlokasi di Penajam Paser Utara, di Kalimantan Timur, Indonesia, diklaim memiliki konsep smart city. Konsep ini bertujuan untuk membangun kota baru yang cerdas, dengan fokus tidak hanya pada pemindahan pusat pemerintahan tetapi juga pada transformasi besar Indonesia di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan sosial, sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai Ibu Kota Nusantara yang memiliki konsep ideal sebagai smart city. Konsep smart city ini mencakup beberapa elemen penting:

Kota Pintar: IKN diharapkan menjadi pusat teknologi canggih dengan infrastruktur yang terkoneksi secara digital. Ini mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan publik, mobilitas, dan manajemen sumber daya kota.

Kota Hijau: IKN juga menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Hal ini mencakup penanaman pohon, ruang terbuka hijau, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Kota Spons: Konsep "kota spons" mungkin merujuk pada upaya untuk mengurangi polusi dan menjaga kebersihan lingkungan. Ini mungkin termasuk pengelolaan limbah yang efisien dan peningkatan kualitas udara.

Dengan menggabungkan konsep-konsep ini, IKN Nusantara berusaha menciptakan kota yang cerdas, berkelanjutan, dan bersih. Presiden Joko Widodo melihat IKN sebagai ajang untuk memamerkan transformasi besar Indonesia, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Hal ini mencerminkan visi pemerintah untuk mengembangkan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan aspek smart city yang memajukan kualitas hidup penduduk dan lingkungan sekitarnya.

Kehidupan sehari-hari di IKN Nusantara yang ideal dari sudut pandang smart city mencakup infrastruktur yang modern, berkelanjutan, dan berorientasi pada teknologi. Ini mencakup akses mudah ke layanan publik, transportasi yang efisien, pengelolaan energi yang pintar, dan berbagai inisiatif berbasis data untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Smart city juga melibatkan penggunaan teknologi untuk memantau dan mengelola berbagai aspek kota, termasuk keamanan, lingkungan, dan mobilitas.

Progres pembangunan fisik IKN Nusantara akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk alokasi anggaran, rencana infrastruktur, dan kerja sama dengan pihak swasta. Informasi terkini mengenai progres pembangunan fisik dapat ditemukan melalui sumber berita dan laporan pemerintah yang relevan.

Tentang upacara peringatan HUT RI ke 79, Menurut informasi yang diberikan oleh Satgas Pelaksana Pembangunan, mereka berharap dapat melaksanakan Upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada semester kedua tahun 2024. Target ini menunjukkan usaha untuk menyelenggarakan upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara. Namun, ini bukan target tahunan, melainkan target dalam jangka waktu tertentu.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga pernah menyampaikan harapannya bahwa upacara peringatan HUT RI ke-79 dapat digelar di IKN Nusantara. Namun, pada saat itu, pihak Istana belum dapat memastikan apakah peringatan HUT RI ke-79 akan benar-benar terlaksana di IKN Nusantara, mengingat berbagai pertimbangan dan persiapan yang diperlukan. Dalam konteks ini, rencana pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara masih dalam tahap perencanaan dan evaluasi lebih lanjut. Keputusan akhir akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk kemajuan pembangunan IKN dan persiapan teknis.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pembangunan IKNB adalah menyiapkan daerah penyangga agar mampu mendukung keberadaan IKN. Pembangunan Ibu Kota Nusantara memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kota dan provinsi disekitarnya baik dampak positif maupun dampak negatif. Keberadaan ibu kota negara dengan konsep smart city membutuhkan dukungan dari daerah penyangga di sekitarnya. Hal itu seperti Jakarta dengan wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasinya. Oleh karena itu, pembangunan IKN sebaiknya dibarengi dengan penyiapan dan pembangunan daerah-daerah penyangga ibu kota nantinya. Selama ini Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara mendapatkan suplai sumber daya dari beberpa provinsi disekitarnya. Perpindahan ibu kota akan mendorong terjadinya perpindahan penduduk yang masif baik ke ibu kota negara maupun ke kota-kota penyangga di sekitarnya.

Dari sejumlah komponen di atas, terciptalah enam indikator Smart City yang bisa dijadikan tolok ukur pengembangan program-programnya:

1. Smart Environment, berpusat pada manajemen sumber daya alam dan penggunaan energi alternatif untuk mengurangi kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Beberapa program yang bisa dijalankan sesuai indikator ini adalah manajemen penggunaan air bersih serta manajemen pengelolaan sampah.
2. Smart Government, berpusat pada peran pemerintah sebagai fasilitator pengembangan Kota Pintar. Indikator ini sering pula dihubungkan dengan regulasi pemerintah untuk mendukung aktivitas warganya, termasuk regulasi yang dibuat untuk membantu mengembangkan usaha masyarakat.
3. Smart Economy, berpusat pada kerja sama pemerintah dan masyarakat agar dapat menarik investor untuk pengembangan kota atau daerah. Indikator ini juga ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil serta kehadiran lapangan kerja baru untuk masyarakat usia produktif.
4. Smart People, berpusat pada peningkatan kualitas masyarakat atau sumber daya manusia. Salah satu cara efektif untuk mencapai indikator ini adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang tinggal di daerah sasaran program Smart City.
5. Smart Living, berpusat pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan semakin mudahnya akses menuju fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana dan prasarana penunjang kehidupan.
6. Smart Mobility, berpusat pada pengembangan fasilitas transportasi yang dapat memudahkan mobilitas warga. Pembangunan MRT dan LRT di kota besar seperti Jakarta adalah salah satu contoh implementasi dari indikator ini.

Lazimnya, pemindahan ibu kota pada beberapa negara disebabkan oleh beberapa faktor seperti dasar efisiensi, bencana, politik dan sebagainya6 . Adapun wacana pemindahan di ibu kota di Indonesia dapat diidentifikasi pada sejumlah faktor: 1. Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi, yang mana Jakarta dinilai tidak efektif dan efisien sebagai ibu kota, dikarenakan kemacetan kronis di Jakarta, baik di lalu lintas darat, udara (bandara) ataupun laut (pelabuhan)7 . Oleh sebab itu, atas dasar efektivitas dan efisiensi, Presiden RI menetapkan pemindahan ibu kota yang sedianya akan dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2024. (penetapan tersebut dilaksanakan sebelum Pandemi COVID-19 di Indonesia, dan belum ada keputusan lebih lanjut mengenai batal atau tidaknya pemindahan ibu kota). 2. Berkaitan dengan pemerataan ekonomi. Pembangunan di Indonesia sejak kemerdekaan 1945 cenderung bersifat tersentralistik di Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa jauh lebih maju dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Berbagai pusat-pusat institusi berada di Pulau Jawa. 54 persen dari total penduduk Indonesia (150 juta penduduk) dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu berada di Pulau Jawa. 8 Diharapkan dengan pindahnya ibu kota, maka perputaran roda perekonomian tidak lagi terkonsentrasi di Pulau Jawa. Bila dikaitkan dengan konsep di ilmu Ekonomi, hal ini sejalan dengan teori lokasi yang mana terkait dengan keputusan lokasi, yakni keputusan tentang bagaimana perusahaan-perusahaan memutuskan di mana lokasi pabriknya atau fasilitas-fasilitas produksinya secara optimal.9 Berpindahnya pusat pemerintahan tentu akan diikuti oleh sejumlah perusahaan, atau setidaknya BUMN di Indonesia akan banyak berpindah ke Kalimantan. Karena lokasi produksi khususnya BUMN seyogyanya dekat dengan pusat pemerintahan.