User:Artikel Terkini
KELOMPOK 2
LUKMAN : M012021031
BASRUN : M012021032
NI PUTU HERA PRATAMA : M01202017
PEMINDAHAN IBU KOTA BARU NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE KALIMANTAN TIMUR STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KOMSUMSI ENERGI
WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
Wilayah di kalimantan timur telah ditetapkan menjdi Ibu Kota Negara (IKN) baru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ibu kota baru yang tidak hanya akan mendukung fungsimya sebagai pusat administrasi pemerintah, jumlah penduduk kota tersebut dipastikan nantinya akan meningkat, disekitar wilayah ibu kota akan tumbuh berbagai macam gedung, kegiatan ekonomi, baik dari swasta maupun pembangunan untuk fasilitas publik. Kesemuanya itu akan bermuara pada peningkatan kebutuhan sumber daya, termasuk energi.
Penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru berdampak perlipatan kebutuhan energi. Diusulkan dasar oemenuhan kebutuhan enegrgi serta konsumsi energi :
1. Menjadikan pembangunan IKN momentum dalam mengembangkan sistem penyediaan energi kalimantan secara luas.
2. Mengandalkan pemenuhan kebutuhan energi dari sumber-sumber lokal.
3. Mengutamakan sumber-sumber energi Kalimantan untuk Kalimatan pada fokus tama terlebih dahulu.
4. Mengutamakan penggunaan energi bsih dan terbarukan.
5. Mengembangkan/memperkokoh interkoneksi infrakstruktur energi se-kalimantan.
6. Menggunakan energi secara efisien.
Energi adalah mesin penggerak kegiatan, keberadaan energi sangat mendukung dalam berjalannya kegiatan administrasi pemerintahan, jasa-jasa publik, transportasi serta industri secara merata dan meluas di sekitar kota, sebuah ibu kota tidak akan menjalankan fungsinya dengan baik jika ketersediaan dan sistem pemanfaatan enerf=ginya tidak handal juga berkelanjutan, termasuk IKN baru di kalimantan timur nantinya, energi akan menjadi salah satu tantangan utama bagi beroperasinya kegiatan-kegiatan di IKN baru.
Kalimantan memiliki cadangan sumberdaya energi yang cukup besar dari sumber fosil maupun terbarukan. Selama ini kalimantan berfungsi sebagai penghasil energi (minyak bumi, gas bumi, batubara) maupun hasil-hasil hutan yang sebagian di ekspor ke luar pulau juga keluar negeri.
Harmonisasi kebijakan bidang SDM baik di pemerintahan (ASN) maupun SDM non-ASN agar tercipta dasar hukum yang adil bagi yang akan pindah maupun yang tidak.
Membangun Ibu Kota Negara (IKN) tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya saja, tetapi juga manusianya, baik yang akan pindah maupun yang telah lama menetap.Untuk membahas pentingnya aspek sosial budaya dalam rencana pembangunan IKN. terdapat beberapa sektor yang akan dikembangkan di IKN agar masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Mulai dari sektor layanan, pendidikan tinggi, dan industri digital dan inovasi. ini yang akan pemerintah kembangkan di kawasan Ibu Kota Negara. Sektor-sektor ini akan menarik penduduk baru ke sana karena dalam urbanisasi, masyarakat tidak akan mau berpindah kalau tidak ada kesempatan baru. Pemerintah juga akan mempersiapkan masyarakat setempat supaya bisa berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Ini akan menyerap tenaga kerja yang signifikan, belum lagi saat nanti Ibu Kota Negara sudah berkembang akan ada demand-demand baru yang cukup signifikan dari sisi pertanian, ekonomi kecil menengah.
Dalam mewujudkan IKN yang majemuk dan harmonis sesuai dengan identitas bangsa Indonesia, diperlukan pemahaman dan perencanaan aspek sosial-budaya dan sosial-ekonomi yang komprehensif. Perencanaan aspek sosial dilaksanakan dengan memastikan faktor-faktor, seperti penerimaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal, sumber-sumber penghidupan masyarakat, serta peran berbagai pihak termasuk generasi milenial dalam pembangunan IKN. “Sektor penyerapan tenaga kerja terbesar adalah perdagangan dan pertanian, tetapi penciptaan kesempatan kerja terbesar terjadi di sektor jasa pendidikan dan baru disusul perdagangan.
Referensi
Nugroho, H. (2012). Energi dalam perencanaan pembangunan. Bogor: IPB Press.Republik Indonesia. (2015). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Republik Indonesia. (2015). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sepuluh artikel terkini akan ditampilkan di sini. Agar artikel anda tampil menawan, sertakan minimal satu grafik atau ilustrasi di dalamnya. Saksikan video tutorial cara menambahkan gambar pada artikel
- Perencanaan SDM PT. Sul-Sel Citra Indonesia Perseroda (Minggu 7)
- Perencanaan SDM PT.Transportasi Jakarta (Minggu 7)
Perencanaan SDM PT.Transportasi Jakarta (Minggu 7) File missing
- 02 (Kelas Sulbar) Sesi 7 Analisis Kesenjangan dan Rencana Tindak
- Analisis Kesenjangan dan Rencana Tindak Kelas Sulbar Kelompok 4
- RENCANA SUKSESI PERUSAHAAN (PT. JakLingko Indonesia)
RENCANA SUKSESI PERUSAHAAN (PT. JakLingko Indonesia) File missing
- Analisis Kesenjangan dan Rencana Tindak
Analisis Kesenjangan dan Rencana Tindak File missing
- TUGAS SESI 08 Implementasi dan Pemantauan Perencanaan SDM
- Perencanaan SDM PT. Sul-Sel Citra Indonesia Perseroda (Minggu 6)
- Perencanaan SDM PT.Transportasi Jakarta (Minggu 6)
Perencanaan SDM PT.Transportasi Jakarta (Minggu 6) File missing