Integrasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan ASN

Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara tahun 2024

Tugas Kelompok:

1. Andy Harimawan
2. Nina Roslianah Irwan

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan keputusan strategis yang mempengaruhi berbagai sektor, terutama kebijakan sumber daya manusia (SDM) [1]. Tantangan bukan hanya dalam pemindahan infrastruktur perkantoran, tetapi juga pengelolaan SDM, yang melibatkan ribuan pegawai pemerintah. Selain itu, mempertimbangkan latar belakang historis, pemindahan ibu kota telah menjadi konsep yang diperdebatkan dan dipertimbangkan sejak masa pemerintahan Soeharto, menandakan urgensi perubahan [2]

Yang kemudian disusul dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dalam hal ini, bentuk partisipasi ASN dalam pertahanan Negara tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan Publik, namun juga sebagai Pelayan Publik serta perekat dan pemersatu bangsa dan Negara. Ketiga hal inilah harus dimiliki, dipahami dan mengerti serta kita amalkan bersama. Dampak ASN sebagai Komponen Cadang akan memberikan nilai positif dalam kelangsungan pekerjaannya, setelah mengikuti latihan sebagai komponen cadangan diharapkan kesadaran atas kewajiban dan haknya sebagai warga negara untuk menjaga kedaulatan negara meningkat. Memberikan kontribusi bagi kepentingan Negara, diwujudkan diantaranya melalui kedisiplin,tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Hasil peneltian ditemukan bahwa landasan filosofis yang terdapat dalam RUU IKN belum dijabarkan secara menyeluruh dengan mengkaitkannya terhadap nilai Pancasila. Perlu dilakukan evaluasi dan analisis peraturan perundangan terkait, sebagai basis legitimasi dari sebuah Undang-Undang, yang mampu menjelaskan tentang landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dari UU IKN, sehingga arah sasaran, jangkauan pengaturan, dan materi muatan pasal dapat diterapkan secara efektif, efisien, harmonis dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

Untuk memastikan pemindahan pegawai pemerintah berjalan efisien dan efektif, dasar hukum yang kokoh menjadi prasyarat. Hal ini memastikan perlindungan hak dan kewajiban pegawai pemerintah dalam proses pemindahan. Adanya kebutuhan penambahan, integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan SDM menggambarkan kompleksitas perubahan yang akan terjadi.

Di tengah tantangan tersebut, pemerintah perlu menegaskan visi dan misi pemindahan, terutama bagaimana memastikan SDM pemerintah dapat beradaptasi, berkembang, dan berkontribusi optimal di IKN baru.

Untuk memastikan kepastian hukum dan kelancaran mobilisasi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, beberapa kebijakan penting perlu dibuat:

1. Peraturan Dasar: Membuat Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Presiden (Keppres) yang secara spesifik mengatur mobilisasi pegawai ASN.
2. Penyediaan Fasilitas: Menjamin fasilitas perumahan, pendidikan, dan kesejahteraan lainnya bagi pegawai ASN yang pindah.
3. Insentif dan Tunjangan: Menetapkan tunjangan insentif khusus bagi ASN yang bersedia pindah, untuk meningkatkan antusiasme.
4. Pembagian Zona: Membuat kebijakan zonasi atau rotasi pegawai antar daerah untuk memastikan distribusi sumber daya manusia yang adil.
5. Sosialisasi: Melakukan sosialisasi intensif kepada ASN mengenai tujuan dan manfaat dari pemindahan IKN, serta jadwal dan mekanisme pemindahan.
6. Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan audit terhadap implementasi kebijakan ini, untuk melihat apakah ada ruang untuk perbaikan atau penyesuaian lebih lanjut.

Justifikasi

1. Peraturan Dasar: Perlu untuk memberikan kepastian hukum bagi ASN
2. Penyediaan Fasilitas: Untuk meminimalisir gangguan pada kesejahteraan pegawai dan keluarganya.
3. Insentif dan Tunjangan: Meningkatkan moral dan antusiasme ASN, sekaligus sebagai kompensasi atas potensi risiko atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi.
4. Pembagian Zona: Membantu dalam pemerataan dan optimalisasi distribusi tenaga kerja pemerintah.
5. Sosialisasi: Penting untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari ASN itu sendiri.
6. Pengawasan dan Evaluasi: Kebijakan harus adaptif dan interpretatif, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. [3][4]

Kebijakan yang Perlu Dihapus

Kebijakan yang pertama perlu dihapus adalah kebijakan yang membatasi jumlah pegawai ASN yang dapat dipindahkan ke IKN Nusantara. Kebijakan ini sangat tidak efektif karena dapat menghambat kemampuan IKN Nusantara dalam merekrut pegawai berkualitas dan berpengalaman dari instansi lain. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pengembangan karir bagi pegawai ASN yang ingin bergabung dengan IKN Nusantara.

Kebijakan kedua yang perlu dihapus adalah kebijakan yang membatasi jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai ASN di IKN Nusantara. Kebijakan ini sangat tidak relevan dengan tujuan pembentukan IKN Nusantara sebagai lembaga strategis yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Sebaliknya, kebijakan ini hanya akan membatasi kemampuan IKN Nusantara dalam merekrut pegawai terbaik dan berpengalaman dari instansi lain.

Kebijakan yang Perlu Digabung

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran mobilisasi pegawai ASN ke IKN Nusantara, terdapat beberapa kebijakan yang perlu digabungkan. Pertama, kebijakan mengenai persyaratan kualifikasi pegawai yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara perlu digabungkan dengan kebijakan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai. Dengan menggabungkan kedua kebijakan ini, pegawai yang dipindahkan ke IKN Nusantara akan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja baru.

Kedua, kebijakan mengenai jangka waktu penugasan pegawai ke IKN Nusantara perlu digabungkan dengan kebijakan mengenai insentif bagi pegawai yang bekerja di luar daerah. Dengan menggabungkan kedua kebijakan ini, pegawai yang ditugaskan ke IKN Nusantara akan merasa lebih termotivasi karena mendapatkan insentif yang layak dan tidak khawatir dengan jangka waktu penugasan yang tidak jelas.

Kebijakan yang Perlu Direvisi

Beberapa kebijakan yang perlu direvisi agar memberikan kepastian hukum dan kelancaran mobilisasi pegawai ASN ke IKN Nusantara adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengalaman kerja, kenaikan pangkat, dan tunjangan kinerja.

Pertama, kebijakan mengenai pengalaman kerja harus direvisi agar dapat memperhitungkan pengalaman kerja di sektor swasta dan sektor lainnya. Hal ini akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pegawai ASN untuk dapat bergabung dengan IKN Nusantara. Kedua, kebijakan mengenai kenaikan pangkat harus direvisi agar lebih objektif dan transparan dalam penilaian kinerja pegawai. Terakhir, kebijakan mengenai tunjangan kinerja harus direvisi agar lebih sesuai dengan kondisi dan tuntutan kerja di IKN Nusantara.

Kebijakan yang Perlu Diharmonisasikan

Dalam rangka memberi kepastian hukum dan kelancaran mobilisasi pegawai ASN ke IKN Nusantara, perlu dilakukan harmonisasi terhadap beberapa kebijakan yang ada. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain adalah kebijakan terkait penempatan pegawai, kebijakan terkait kenaikan pangkat, dan kebijakan terkait tunjangan pegawai.

Dengan melakukan harmonisasi kebijakan-kebijakan tersebut, akan tercipta kejelasan bagi pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya di IKN Nusantara. Selain itu, hal ini juga akan memudahkan proses administrasi kepegawaian dan mengurangi potensi konflik antarpegawai.