Reaksi Sektor Publik terhadap Tantangan Revolusi Industri 4.0.
Di tulis Dwi Sri Handayani & Ine Wahyuni
Respon Pemerintah terhadap tantangan Revolusi 4.0
Mengelolah sumberdaya manusia merupakan hal yang sangat penting bagi sektor publik terhadap tantangan revolusi industri 4.0. pengelolaan sumberdaya manusia tentunya berbeda-beda tiap kelembagaan/kemeterian/pemerintah daerah. Diartikel sebelumnya tentang Sumberdaya Manusia Aparatur Siap sedikit telah diuraikan langka langka pemerintah dalam merespon tantangan revolusi 4.0 dengan menerbitkan berbagai regulasi untuk meningkatkan sumberdaya aparatur dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang RPJPN 2OO5 - 2025.
Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, dan pelaksanaan oprasional Grand Design dijabarkan dalam Road Map Reformasi ditetapkan lima tahun sekali, tertuang didalam Roap Map implementasi dan tantangan serta strategi yang yang harus dicapai didelapan area perubahan. Adapun area delapan area perubahan tersebut 1) Manajemen perubahan, 2). Deregulasi kebijakan. 3). Penataan Organisasi, 4). Penataan Tata laksana, 5). Penataan SDM Aparatur , 6). Penguatan akuntabilitas. 7). Penguatan pengawasan 8). Peningkatan kualitas pelayan publik. Penataan Sumberdaya Manusia Aparatur Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dimulai dari perbaikan sistem rekrutman ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) , area perubahan perbaikan tata laksana Telah diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi Pusat maupun daerah itulah beberapa yang dilakukan pemerintan dalam mereposn tantangan revolusi 4.0.
Pemerintah dalam meningkatkan sumberdaya manusia tidak lagi dalam bentuk wacana
Meningkatkan sumberdaya manusia tidak lagi dalam bentuk wacana pemerintah . 'Penyederhanaan birokrasi pemerintah menjadi momentum yang tepat untuk mendukung upaya peningkatan kompetensi dan keahlian Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama dalam pemahaman dan penguasaan teknologi informasi. Terlebih di era Revolusi Industri 4.0 dan pandemi Covid-19 saat ini, ASN semakin dituntut meningkatkan literasi digitalnya dalam mewujudkan digitalisasi pemerintahan melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence). “Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi beserta informasinya harus menjadi kapasitas yang built-in (tertanam) dari birokrasi kita,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin.*1}
Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati paparkan strategi Pemerintah, khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia menghadapi Revolusi Industri ke-4. Hal pertama adalah membuat program pengentasan stunting bersama Kementerian dan Pemerintah Daerah (Pemda). 'Apabila kita ingin menyiapkan tenaga kerja kita tidak hanya untuk revolusi industri 4.0 tapi juga ingin mendapatkan tenaga kerja sehat, produktif, cerdas maka investasinya harus mulai usia dini bahkan pada saat ibu sedang hamil atau akan melahirkan itu adalah fokus. Di sinilah Pemerintah telah membuat program untuk melawan stunting bersama-sama antar Kementerian dan juga dengan Pemerintah Daerah, Dari sisi sistem pendidikan, Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi pendidikan usia dini mengingat pada masa tersebut merupakan usia emas bagi perkembangan otak manusia sebagai prasyarat untuk dapat mengikuti pendidikan-pendidikan selanjutnya.' *2}
Adapun inisiatif kominfo Kompetensi dan talent pun menjadi fokus dari KOMINFO dalam mengembangkan kualitas SDM Indonesia. Setelah melewati pandemi, sistem edukasi nasional harus mampu menggabungkan offline dan online learning. Tidak lagi hanya mengajarkan materi kepada mahasiswa, namun juga mengajarkan mereka cara memperluas kapasitas pembelajaran.*3}
sumber