Menyiapkan ASN yang "terbarukan" di Ibu Kota Negara
Pemerintah tengah menyiapkan skema dan mekanisme pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan cermat. Seperti yang sudah diinformasikan bahwa tahap pertama pemindahan akan berlangsung pada tahun 2024. Pada tahap itu jumlah ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan adalah 16.990 orang [1]. Sementara itu pada kesempatan berbeda sebelumnya dalam sebuah rapat kerja, Menteri PAN-RB menyampaikan bahwa skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) disiapkan pemerintah sebaik mungkin. Tahap pertama, atau pada 2024, ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan ada 16.990 orang. Pemerintah bahkan menyiapkan beragam fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, seperti sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya [2].
Gembar-gembor pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mengawali pemerintahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah ramai dibicarakan oleh kalangan ASN di Indonesia sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022. Penawaran internal masing-masing Kementerian/Lembaga sudah beredar, Otorita IKN sudah dibentuk dan menjalankan fungsi tata kelola persiapan IKN utamanya di bidang infrastruktur. Namun hingga akhir tahun 2023, kebijakan manajemen ASN khususnya bagi ASN yang akan mengisi formasi masing-masing lini pemerintahan di IKN sampai saat ini diketahui baru sebatas paradigma dan siaran pers yang hanya mengungkapkan jumlah ASN yang akan dipindahkan pada tahap I. Kebijakan Manajemen ASN tersebut perlu menjadi perhatian khusus utamanya dalam rangka menjaga kinerja pemerintah agar tetap optimal dan berkesinambungan baik saat mobilisasi/persiapan, pelaksanaan awal pemerintahan di IKN, dan nantinya saat pemerintahan telah berjalan.
Unsur Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme [1]. Pelaksanaan manajemen ASN, didasarkan pada Sistem Merit yang berfokus pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan[1]. Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014, Manajemen PNS meliputi:
- Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- Pengadaan;
- Pangkat dan Jabatan;
- Pengembangan karier;
- Pola karier;
- Promosi;
- Mutasi;
- Penilaian kinerja;
- Penggajian dan tunjangan;
- Penghargaan;
- Disiplin;
- Pemberhentian;
- Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
- Perlindungan.
Sementara secara konseptual, salah satu konsep pertama MSDM dibuat oleh Michigan School (Fombrun et al, 1984). Mereka berpendapat bahwa sistem SDM dan struktur organisasi harus dikelola dengan cara yang selaras dengan strategi organisasi (oleh karena itu dinamakan 'model pencocokan')[2]. Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa terdapat siklus sumber daya manusia, yang terdiri dari empat proses atau fungsi umum yang dilakukan di semua organisasi sebagaimana gambar berikut:
