User:Datutasik

Perubahan Kebijakan di bidang SDM dan Ketenagakerjaan

Kelas Weekend Luwu Timur

Kelompok 2

1. Delta Datutasik
2. Feronica Sandy
3. Harmilayanti Umar

Pertama, seperti apa perubahan kebijakan di bidang SDM dan ketenagakerjaan agar terjadi percepatan penyiapan SDM Indonesia untuk mengolah dan mengelola kekayaan negeri sendiri. Kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu dibuat, dihapus, dimerger, direvisi, dan/atau diharmonisasasi, dan mengapa?.

Indonesia merupakan negara dengan letak geografis yang sangat menguntungkan sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya kaya akan sumber daya alam dengan segala flora dan fauna . Sumber daya alam tersebut mulai dari sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi. Seharusnya dengan kekayaan dari berbagai sector yang dimiliki Indonesia bisa mengangkat Indonesia menjadi negara super power , namun kondisi ini belum terjadi di Indonesia.Salah satu penyebab mengapa indonesia belum bisa menjadi negara super power adalah Indonesia belum mempunyai masyarakat yang mampu untuk mengolah kekayaan alamnya. warga Indonesia belum mampu mengolah sendiri kekayaan alam Indonesia dengan baik, Sebagian sector-sektor strategis kekayaan alam Indonesia masih dikelola oleh pihak asing sehingga hasilnya belum dinikmati sepenuhnya oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Itu artinya, sumber daya manusia di indonesia masih rendah dan perlu adanya pengembangan sumber daya manusia yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan di era revolusi Industri 4.0 yang semakin mengglobal. Salah satu strategi pengembangan sumber daya manusia yang harus dilakukan adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia, karena pengetahuan akan diperoleh melalui pendidikan. Orang yang tingkat pendidikannya rendah, cenderung tidak memiliki kemampuan dalam bekerja. Strategi pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya tidak hanya melalui pendidikan, tetapi ada banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya, melalui pelatihan. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan dan sikap. Dengan adanya pengembangan SDM ini, diharapkan Indonesia mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri. Pengelolaan SDA sangat penting dikelola putra-putri terbaik bangsa agar proses pembangunan Indonesia berlangsung secara merata untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan dan kemakmuran tanpa mengorbankan dan menguras SDA untuk generasi mendatang. Jika pemerintah daerah fokus mengembangkan pendidikan yang berbasis karakter kekayaan alam daerah masing-masing, maka SDA akan mampu dikuasi SDM Indonesia. Dengan menghasilkan produk unggulan SDM yang kompetitif, Indonesia akan memiliki modal kuat dalam persaingan global tanpa bergantung pada negara lain. Selain itu Optimalisasi dalam memberdayakan dan memaksimalkan potensi SDM di sektor migas bisa dilakukan dengan program key player program and management, national capacity building, program sertifikasi petroteknikal bertaraf internasional, hingga penyesuaian peningkatan kapabilitas Balai Latihan Kerja (BLK) di sekitar wilayah operasi KKKS.

Dalam Perpres No 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals) disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk peningkatan kesejah­teraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial bermasyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Terbitnya peraturan ini menunjukkan kemauan politik pemerintah, yakni pembangunan tidak lagi semata difokuskan pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Perpres itu menyebutkan perlunya sinergi dari pemerintah pusat, pemda, organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha. Tantangan besar Disebut tantangan besar karena sampai saat ini dan beberapa dekade ke depan, pertumbuhan ekonomi RI masih ditopang sektor-sektor sumber daya alam (SDA) ber­basis lahan yang ekstensif seperti sektor pertambangan dan perkebunan. Misalnya, data BPS menunjukkan bahwa 2,6% Produk Domestik Bruto Indonesia 2014 disumbang industri sawit dengan nilai US$23 miliar, atau lebih dari Rp300 triliun. Kontribusi yang sangat besar untuk sebuah komoditas tunggal. Tidak bisa dimungkiri, selama ini pengelolaan SDA di negara kita berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup. Di lain pihak, meniadakan kegiatan ekonomi berbasis SDA sama sekali juga bukan pilihan yang bijak. Sebagai negara berkembang, pembangunan ekonomi di Indonesia tidak bisa terlepas dari sektor-sektor itu. Usaha-usaha ekonomi berbasis SDA masih perlu dilakukan, tetapi dengan memperhatikan beberapa hal untuk meminimalkan kerusakan lingkungan hidup. Pengelolaan ramah lingkungan Untuk mencapai pengelolaan SDA berkelanjutan, Joseph Kiesecker menawarkan konsep Development by Design dengan menerapkan hierarki mitigasi kerusakan lingkungan yang terdiri dari avoid (hindari), minimize (meminimalkan), dan offset (ganti rugi). Pertama, dalam merencanakan alokasi kawasan untuk usaha ekonomi berbasis SDA, hindari kawasan dengan manfaat lingkungan yang tinggi seperti daerah aliran sungai, lereng curam, kawasan bernilai keanekaragaman hayati, hutan lebat, dan kawasan gambut tebal. Alokasi pada kawasan yang mempunyai manfaat sosial juga dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari konflik lahan di kemudian hari. Penggunaan data dan metode ilmiah dengan menggandeng akademisi sangat diperlukan pada tahap perencanaan itu. Hal ini penting karena selama ini penentuan kawasan untuk kegiatan ekonomi berbasis SDA seperti pertambanan dan perkebunan dilakukan serampangan dan asal tunjuk bergantung kepentingan politik dan ekonomi sesaat. Pekerjaan rumahnya adalah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang boleh digunakan untuk kegiatan ekonomi SDA dengan dampak lingkungan dan sosial yang minimal. Misalnya, perluasan perkebunan sawit di masa datang diarahkan pada areal terbuka dengan tutupan hutan yang terbatas. Upaya berikutnya ialah meminimalkan dampak melalui penerapan standar lingkungan yang tinggi. Upaya ini memerlukan peran pemerintah untuk mengawasi tata kelola SDA oleh para pelaku usaha. Selain itu, diperlukan instrumen pengawasan standar lingkungan oleh masyarakat melalui sertifikasi. Kewajiban sertifikasi akan memaksa pelaku usaha meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam mengelola usahanya. Misalnya, dengan pelarangan pembakaran lahan atau menghilangkan habitat penting kehidupan liar. Kegagalan dalam memenuhi standar lingkungan berisiko pada menurunnya daya saing produk. Hierarki terakhir adalah pelaku usaha perlu mengganti kerusakan lingkungan yang ditimbulkan atau sering disebut ganti rugi lingkungan. Ganti rugi lingkungan bertujuan memberikan kompensasi atas manfaat lingkungan yang hilang akibat suatu usaha di suatu lokasi dengan menggantinya di lokasi lain. Ganti rugi lingkungan dapat menggunakan mekanisme perlindungan dan rehabilitasi. Kedua mekanisme itu diarahkan pada kawasan yang mempunyai manfaat ekologis tinggi, misalnya dengan cara konservasi hutan lindung, rehabilitasi daerah aliran sungai, atau restorasi lahan gambut. Mekanisme ini bisa melibatkan masyarakat setempat agar mendatangkan manfaat sosial dengan dikoordinasikan dengan kebijakan lain seperti perhutanan sosial. Ketiga upaya itu diperlukan dalam pengelolaan SDA untuk membantu tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

```` berbicara tentang sumber daya manusia adalah hal yang kompleks dan benar-benar harus mendapat perhatian dari setiap perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan Sumber daya manusia merupakan tantangan terberat bagi berbagai pihak, karena SDM yang rendah dapat mempengaruhi dan menghambat tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja dan dalam proses produksi. Oleh karena itu pemerintah sangat berperan penting dalam memajukan sumber daya manusia berkualitas agar ketenagakerjaan di Indonesia lebih maju dan berdaya saing. Bukan hanya tugas pemerintah, sumber daya manusia itu sendiri harusnya sadar akan pentingnya membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta unggul dalam bidang yang ditekuni. rendahnya kualitas sumber daya manusia bisa terjadi karena kurangnya kesadaran manusia itu sendiri dan juga karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia. langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung

Harmilayanti umar,Pertama perubahan kebijakan di bidang SDM dan ketenagakerjaan agar terjadi percepatan penyiapan SDM Indonesia dengan cara yaitu adanya keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan infrastruktur dapat menjadi pilihan pertama sehingga tidak lagi mengandalkan APBN dan keterlibatan BUMN karena public finance memiliki keterbatasan,dengan mengenalkan paradigma pembiayaan dengan desain pemerintah dan pihak swasta dalam perekonomian. Hal ini akan memberikan ruang dan membutuhkan kerangka kebijakan dan tata kelola yang sangat penting,"  namun Indonesia masih perlu meningkatkan kinerja ekonomi dengan mendorong pembangunan infrastruktur.

peran swasta amat dibutuhkan dalam pembicaraan pembangunan infrastruktur. Keterlibatan swasta sangat membantu untuk mengatasi kekurangan anggaran pemerintah di tengah kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang masih harus ditingkatkan.maka pemerintah indonesia mengambil kebijakan untuk percepatan SDM Indonesia untuk mengelola kekayaan negeri sendiri mengundang public untuk terlibat dalam ekonomi Dengan paradigma baru ini menteri Perkejaan Umum bertanya dapatkah saya bangun lebih banyak jalan tol dan jalan dengan Rp 110 triliun, dengan (jumlah) uang yang sama, dapat membangun lebih banyak dan lebih baik dengan mengundang swasta untuk berkolaborasi.

Dari hasil uraian di atas dapat kita simpulkan kebijakan yang dapat di ambil pada bidang SDM dan ketenagakerjaan agar dapat mengolah dan mengelola kekayaan sendiri maka pemerintah Mewujudkan  Man of Inovator dan Kreator ini bisa terjadi jika Indonesia bisa mengelola SDM yang ada saat ini. Karena pelajar yang ada pada saat ini adalah pelaku Bonus Demografi di kemudian hari.

Bonus demografi yang diperkirakan bakal menjadi keuntungan bisa saja menjadi bencana demografi jika bonus itu tidak dikelola sebagaimana mestinya. Karena masyarakat usia kerja yang diagadang-gadang akan menambah pemasukan negara malah akan menjadi beban negara ketika mereka tidak mendapat pekerjaan.

Oleh karena itu, Indonesia perlu mempersiapkan generasi yang akan berperan pada masa bonus demografi lewat pendidikan.

Pendidkan Formal adalah sebuah instansi yang membentuk karakter seorang anak yang akan terus dipegang. Hal ini sebagaimana pendapat Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan Pendidikan sebagai tuntunan hidup tumbuhnya anak.

Indonesia yang mendapat julukan sebagai negeri serpihan surga dengan keindahan alam beserta sumber daya alam yang melimpah tentunya harus dikelola dengan semaksimal mungkin. Dengan penduduk yang berjuta-juta seharusnya pemerintah melirik pemberdayaan Sumber daya alam untuk kemudian disinkronisasikan dengan bonus demografi yang akan terjadi.

Jadi, Pendidikan yang ada, seharusnya melihat sebuah visi yang akan digapai agar saling berkesinambungan. Lebih jelasnya pendidikan saat ini seharusnya berbicara bahkan praktek untuk membentuk karakter generasi pekerja dan inovator.Maka, masih ada nilai optimistik generasi emas bisa kita lampaui. Melihat kebijakan pemerintah mengenai adanya kartu pra kerja sebetulnya hal itu penulis rasa adalah salah satu cara dalam menyiapkan generasi siap kerja. Terlepas permasalahan yang ada karena masih banyak hal yang harus diperbaiki. Namun, setidaknya pemerintah sudah peka terhadap pentingnya menyiapkan generasi siap kerja melalui pendidikan.

<sup>untuk mengintegrasikan beberapa potensi bangsa, yang terkoneksi dengan inovasi digital. Tentu, inovasi digital yang mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di bidang matematika, sains, dan literasi menjadi penting.inovasi digital menjadi bagian penting dari transformasi, tidak hanya di bidang pendidikan, tapi juga meliputi aspek-aspek lainnya. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa Indonesia diperkirakan menjadi pemain ekonomi digital di Asia Tenggara pada satu dekade mendatang.Percepatan ekonomi digital juga tidak lepas dari bagaimana inovasi digital di ranah pendidikan diberlangsungkan. Inovasi digital, untuk pembelajaran akan mendorong generasi bangsa ini untuk menemukan cara terbaik, dalam mengakses inovasi, memperkaya skills, sekaligus mencari peluang-peluang terbaik, yang dieksekusi menjadi bisnis dengan berbagai modelnya. Maka, inovasi digital untuk peningkatan sumber daya juga perlu dibarengi dengan kemampuan berpikir kritis (critical thinking), yang pada akhirnya mendorong siswa-siswa untuk belajar mandiri. Program merdeka belajar, yang digaungkan Mas Menteri Nadiem Makarim selaras dengan semangat ini.</sup>

proses revisi kebijakan. Proses ini adalah tindakan lanjutan dari evaluasi kebijakan. Jika dalam proses evaluasi kebijakan diperoleh kesimpulan bahwa suatu kebijakan tetap dilaksanakan namun hal tersebut perlu perbaikan maka revisi kebijakan adalah jalannya.

 Semestinya pemerintah, baik di kementerian, lembaga, ataupun kepresidenan, bisa melakukan assessment yang matang tentang sebuah rancangan kebijakan. Analisis mendalam kondisi eksternal dan internal harus diteliti detail sebelum sebuah kebijakan akan dikeluarkan. Proses diskusi dengan pihak-pihak terkait juga akan membuat pemerintah semakin yakin dengan sebuah kebijakan yang akan diterbitkan. Jadi, penerbitan kebijakan bukan sekadar modal cepat, melainkan harus lebih menguatkan ketepatan. Karena fokus pada ketepatan, pemerintah harus lebih teliti dalam melakukan analisis atau assessment. Dampaknya akan kembali lagi pada kebijakan yang harus direvisi atau dicabut.

Contoh Isu Kebijakan Yang Direvisi Karena Tidak Sesuai

     Pada 2014 ada dua kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang direvisi yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ketika harga dunia justru anjlok. Kebijakan kedua pada 2014 yang direvisi adalah larangan bagi kementerian dan lembaga menggelar rapat di hotel. Pada 2015 pun ada dua kebijakan yang direvisi yaitu uang muka kendaraan dinas dan mobil dinas yang dipakai mudik. Sedangkan pada 2016 yaitu pembelian Heli AW 101 dan pada 2017 adalah saldo Rp25 juta untuk pembuatan paspor. Dengan revisi atau pencabutan beberapa kebijakan tersebut, pemerintah memang bisa dianggap menangkap keresahan banyak kalangan, terutama rakyat. Selain itu, pemerintah juga harus mengedepankan kepentingan masyarakat dalam mengeluarkan kebijakan. Jangan nanti sebuah kebijakan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu dan hanya berlaku untuk kepentingan sesaat. Sifat kebijakan yang dikeluarkan adalah fokus kepada masyarakat dan berjangka panjang serta fleksibel dengan perkembangan zaman.