IKN dan Smart City Mungkinkah Terwujud?

Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan

Sejak 2017 ketika Jokowi menjabat sebagai Presiden RI wacana pemindahan ibu kota mulai hangat diperbincangkan. Hingga puncaknya di tahun 2019 bulan Agustus Jokowi mengumuman secara resmi pemindah ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun dasar pembentukan Ibu Kota Negara yang baru tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah di sahkan secara langsung oleh presiden RI.

Dengan luas wilayah IKN yang baru saat ini sebesar 256 ribu hektar , sangat mememungkinkan dalam pemindahan IKN dilakukan. Setidaknya ada empat alasan mengapa IKN harus dipindahkan diantaranya :

1. Kepadatan Penduduk Pulau Jawa; Hasil survei penduduk antar sensus (SUPAS) menjelaskan bahwa 56,56% penduduk indonesia bermukim di pulau Jawa sementara pulau lainnya kurang dari 10% kecuali pulau Sumatera.
2. Kontribusi ekonomi terhadap PDB; Pulau jawa sangat mendominasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sementara pulau lain tertinggal.
3. Ketersediaan Air; Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016, pulau Jawa merasakan krisis air yang cukup parah. Daerah dibagi dalam beberapa indikator, merah (terjadi kelangkaan air), orange (ada kelangkaan air), dan kuning (mengalami tekanan ketersediaan air). Sementara wilayah jabodetabek berada dalam indikator merah yang berarti terjadi kelangkaan air.
4. Konversi Lahan Di Jawa Mendominasi; Hasil modelling KLHS Bappenas 2019 menunjukkan, konversi lahan terbesar terjadi di pulau Jawa. Proporsi konsumsi lahan terbangun di pulau Jawa mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan.

UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara pasal 2 secara jelas menyebutkan bawah Kementerian berkedudukan di IKN. Pemindahan IKN berimplikasi pada pemindahan kantor-kantor kementrian yang sebelumnya berada di DKI Jakarta. Ini berdampak akan adanya pergerakan Pegawai Kementerian ke IKN yang baru. Tentu hal ini akan menimbulkan polemik di kalangan pegawai terkait kesedia untuk bekerja di wilayah yang baru. Kondisi kebatinan dan zona nyaman di tempat sebelumnya akan menjadi tantangan bagi pegawai yang akan dipindahkan.

Dengan adannya UU IKN tahun 2022 saat ini, pemerintah sudah merancangkan anggaran berupa insentif-insentif dimana masuk dalam anggaran Fiskal berupa penghapusan sanksi administrasi pengurangan pajak, insentif bea masuk dan keluar, dan subsidi. Adapun insentif Non Fiskal berupa jaminan keamanan, penyediaan lokasi, kemudahan layanan dan penyediaan Infrastruktur. Adanya insentif tersebut, maka mampu mengajak setiap pegawai khususnya berusia muda agar mau pindah dan menetap di Ibu Kota Negara yang baru.

Haiii.... KALIMANTAN Siapkah Anda Menjadi IBU kOTA NEGARAKU 🤔 ???

"ini adalah Jakarta yang sudah sangat dikenal dengan gaya kehidupan metropolitannya, Lantas bagaimana dengan IKN kita apakah sudah pantas untuk menjadi Ibu Kota negara kita yang baru, apa yang Kalimantan tawarkan untuk menjadi IKN baru bagi Indonesia ??? ..."

"Menjadi kota trendsetter baru itu menurut kami bukanlah suatu hal yang cukup mudah lohhh !!!...."

Mengganti sesuatu hal yang sudah menjadi budaya dalam masyarakat itu sendiri butuh pertimbangan yang sangat keras lohhh bagi pemerintah kita khususnya, apa lagi berbicara tentang memindahkan adalah salah satu hal yang sangat sensitive untuk sebagaian masyarakat yang terlibat didalamnya...

setidaknya ada hal yang menarik yang bisa di tawarkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa Kalimantan dengan pesonanya dengan lantang mampu menyapa Haiii.. ini aku KALIMANTAN ibu kota baru bagi negara kalian.....

File:04 Map Provinsi Kalimantan, RI, Peta Seluruh Kalimantan, Provinsi Kalimantan, Provinsi Kalimantan, RI , Republic Of Indonesia, Indonesia.jpg

Kenali aku dulu dong, aku adalah Kalimantan Ibu kota baru untuk negara kita Indonesia..

jalan-jalan dulu yukk ke kalimantan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ... 😊😊😊

Memang pasti banyak hal yang sudah menjadi pertimbangan bagi pemerintahan kita yang sekarang, untuk menjadikan Kalimantan menjadi pilihan ibu kota baru bagi Indonesia.

Untuk bisa meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa mengganti Jakarta bukan lagi ibu kota bagi negara Indonesia bukanlah salah satu langkah yang salah bagi pemerintah, untuk itu pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada rakyatnya bahwa Kalimantan bisa menjadi ibu kota baru yang lebih baik lagi dari Jakarta.

Beberapa hal yang mungkin bisa di tawarkan oleh pemerintah yaitu dengan menjadikan Kalimantan sebagai smart city yang memang pantas menjadi ibu kota baru bagi Indonesia sebagai berikut:

• lebih memperjelas tujuan negara, apa yang bisa menguntungkan bagi rakyatnya bukan hanya bagi pemerintahanya.
• lebih menjadikan Kalimantan kota yang modern contohnya pengembangan teknologi yang lebih baik dibanding ibukota sebelumnya, salah satu contoh masyarakat bisa bekerja secara mobile tanpa harus keluar rumah hal ini untuk menghindari akan terjadinya hal sama yg sudah menjadi permasalahan yang tak pernah usai di Jakarta yaitu KEMACETAN, POLUSI dan terbebas BANJIR.

Masih banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah, pesan kami kesejahteraan rakyat adalah tujuan negara dalam mengambil keputusan and than this all about time.

Melihat konsep "New Smart City" IKN Nusantara yang diperkenalkan Jokowi dikutip dari kompas.com meliputi sebagai berikut :

1. IKN dirancang ramah lingkungan, secara fisik pembangunan harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien dan produktif. Sebab konsep pembangunan IKN mengadaptasi zero emition.
2. Konsep new smart metropolis, IKN yang baru akan memiliki lokasi yang bukan hanya sekedar kota baru tempat pemindahan kantor kantor pemerintah yang sebelumnya di Jakarta, akan tetapi IKN Nusantara nantinya akan menajdi konsep new smart metropolis. Ini akan menjadikan IKN Nusantara akan manjadi destinasi wisata kota yang mampu menarik perhatian global.
3. Konsep transportasi City Smart Mobility, dalam upaya mendukung pembangunan di kawasan IKN harus tersedia konsep transportasi yang mendukung kelancaran mobilitas dan aksebilitas manusia dan barang secara cepat dan mudah. Pengembangan sejumlah sarana dan prasarana yang baik seperti Bus Rapid Transit (BRT), bandara khusus VVIP, kereta cepat dan berbagai transportasi berteknologi tinggi lainnya.

SMART CITY DI IBU KOTA NEGARA BARU

Ibu Kota Negara Baru harus berkonsep Smart City atau Kota PIntar. Hal ini di kemukakan oleh Kepala BIN Pur. Budi Gunawan yang menjadi salah satu lembaga yang terlibat dalam pembemtukan IKN baru. Menurut beliau IKN saat ini harus menerapkan konsep berbasis digital untuk menciptakan suasana modernisasi dengan penggunaan teknologi-teknologi yang canggih.

Seperti kota lain, Ibu Kota Negara yang baru akan membangun berbagai infrastruktur berbasis digital seperti pembangunan jalan Tol dengan kartu Elektrik, pembangunan gedung-gedung yang menyeseuaikan konsep smart City, taman-taman hijau untuk berekreasi dengan suasana nyaman tanpa menghilangkan kota hutan (Forest City) dan kearifan lokal Kalimantan Timur.

Program Smart CIty akan dilaksanakan oleh kementerian Kominfo RI bersama Kementerian-kementerian lain serta lembaga-lembaga yang terkait. Dengan penyediaan sarana dan prasarana teknologi maka akan tercipta pembangunan yang sesuai konsep SMART yang sudah disusun dalam 6 Masterplan (Rencana Induk) yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, dan Smart Environtment.

Adapun pembangunan kota pintar pada kawasan wisata prioritas sesuai enam pilar sebagai berikut:

1.Smart environtment: Menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, dan tertib, tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya;

2.Smart economy: Memastikan implementasi TIK dalam proses transaksi (cashless) berlangsung di kawasan wisata prioritas dan pemerintah daerah sekitarnya;

3.Smart branding: Membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata;

4.Smart government: Memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik;

5.Smart society: Memastikan masyarakat tujuan wisata prioritas dan kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik; dan

6.Smart living: Mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan, melalui penyediaan transportasi, logistik yang tentram, aman, dan ramah.