Kebijakan Ekonomi Digital Di Indonesia

sumber : nusantaranews.

Garis Besar Arah Kebijakan Ekonomi Digital Indonesia

Setahun yang lalu, pemerintah sudah merumuskan arah kebijakan ekonomi digital Indonesia. Kebijakan otoritas dan pemerintah perlu diarahkan untuk berberapa hal. Pertama, menjaga tingkat persaingan bagi pelaku ekonomi digital. Kompetisi yang terjadi harus dapat dijaga agar berjalan dengan adil tanpa membatasi inovasi dan pada saat bersamaan menghindari gangguan dalam market.

Kedua, penguatan dan penegakan aturan dan akuntabilitas. Pengawasan digital harus jelas, adil, dan hukuman yang memberikan efek jera terhadap pelanggar. Terutama seperti kasus penyalahgunaan data pribadi yang belakangan terjadi kepada beberapa perusahaan digital di Indonesia.

Ketiga, Pemerintah harus mengutamakan pembangunan infrastruktur komunikasi dan internet agar dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi digital. Proyek ini sangat besar, Pemerintah harus membangun serat optik di seluruh Indonesia dengan total sepanjang 36 ribu kilometer. Proyek ini dikenal dengan nama Palapa Ring.

Keempat, memastikan adanya kebijakan yang menjadi payung pelindung SDM ekonomi digital dengan industri yang melakukan PHK sebagai efek digitalisasi. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas dan strategi perbaikan maupun pelatihan bagi yang terdampak. Beberapa contoh vokasi yang dapat dilakukan antara lain reformasi kelembagaan, pengembangan standar kompetensi, mekanisme magang dan pendanaan.

Kelima, menyiapkan skema aturan baru untuk mengontrol kegiatan eksport import, terutama jika ada penyimpangan. Misalnya, Pemerintah perlu membuat aturan dan sistem pengawasan terhadap produk yang diekspor atau diimpor melalui ecommerce.

Keenam, secara massif transformasi ekonomi akan mengubah tatanan ekonomi menjadi terorganisasi berbasis nilai tambah dan daya saing.

Kebijakan Kominfo Untuk Transformasi Digital di Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) mengupayakan percepatan transformasi digital melalui empat kebijakan. Pertama pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas. Kedua, pengembangan teknologi pendukung mempercepat transformasi digital. Ketiga pemberdayaan SDM dengan jumlah dan kualitas yang baik dan berkelanjutan. Keempat, penuntasan legislasi primer dan penguatan kerjasama internasional.

Wani Arifah (talk) 22:27, 15 March 2021 (WIB)

Kemenkeu Dukung Pengembangan Ekonomi Digital

sumber : mastel.id

Dukungan dan komitmen Kementerian Keuangan Republik Indonesia tidak kalah besar. Kemenkeu akan memastikan digitalisasi menjadi pendorong baru aktivitas ekonomi. Kemenkeu telah merancang model ekosistem ekonomi digital yang melibatkan platform, logistik, sistem pembayaran, dan data untuk mendorong aktivitas industri digital. Penggunaan uang elektronik terus tumbuh ditunjukkan dengan peningkatan jumlah uang elektronik beredar dan volume juga nominal transaksi uang elektronik. Per April 2020, jumlah uang elektronik beredar mencapai Rp 412 juta, naik dari Rp 292 juta pada keseluruhan tahun 2019. Sementara jumlah transaksinya secara nominal per 2019 yakni Rp 145 triliun dengan volume 5 miliar. Dari sisi perkembangan niaga daring, nilai transaksi penjualan e-commerce ritel Indonesia sudah mencapai 10,4 miliar dolar AS pada 2019. Penjualan e-commerce ritel di proyeksi akan tumbuh 133,5 persen menjadi 16,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 219 triliun pada 2022 dari posisi 2017. Pemerintah akan memberikan dukungan dalam beberapa hal. Seperti melalui kebijakan, regulasi, penyediaan infrastruktur, dukungan pembiayaan, mendigitalkan UMKM, perlindungan konsumen, hingga pengembangan sumber daya manusia. Di Kementerian Keuangan sendiri, sejumlah program pendukung ekonomi digital diantaranya review peraturan perundang-undangan, penyaluran bantuan sosial secara non-tunai, pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), pembiayaan Ultra Mikro, hingga penjualan Surat Berharga Negara secara online.

Agus Munandar (talk) 02:14, 16 March 2021 (WIB)

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rofyanto Kurniawan menyatakan bahwa instansinya sudah memberikan beberapa insentif untuk mendukung perkembangan startup.

Ia mencontohkan, pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar, dari 1% menjadi 0,5% per tahun. Pemerintah juga membebaskan pajak dividen bagi modal ventura yang mau membiayai startup dengan omset hingga Rp 50 miliar.

Bekraf misalnya, mengadakan beragam program untuk mempertemukan startup dengan calon investor. Misalnya, program akselerasi startup yang disebut BE-X. Adapula program kerja sama dengan Samsung dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni Global Startup Acceleration Program (GSAP).

Lalu, Bekraf bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan platform GSI - GoStartupIndonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia. GSI akan mendorong perusahaan rintisan ekonomi kreatif untuk mendapat akses

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rofyanto Kurniawan menyatakan bahwa instansinya sudah memberikan beberapa insentif untuk mendukung perkembangan startup.

Ia mencontohkan, pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar, dari 1% menjadi 0,5% per tahun. Pemerintah juga membebaskan pajak dividen bagi modal ventura yang mau membiayai startup dengan omset hingga Rp 50 miliar.

Bekraf misalnya, mengadakan beragam program untuk mempertemukan startup dengan calon investor. Misalnya, program akselerasi startup yang disebut BE-X. Adapula program kerja sama dengan Samsung dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni Global Startup Acceleration Program (GSAP).

Lalu, Bekraf bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan platform GSI - GoStartupIndonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia. GSI akan mendorong perusahaan rintisan ekonomi kreatif untuk mendapat akses permodalan dengan go public.

~~~~

Saran/Rekomendasi Untuk Pemerintah

Rencana pemerintah untuk mengembangkan ekonomi digital harus diikuti dengan adanya sumber daya manusia yang memadai. Untuk itu, sebaiknya pemerintah turut mengoptimalkan peranan pendidikan vokasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki literasi digital yang memadai.

Mengoptimalkan pendidikan vokasi membutuhkan kerja sama banyak pihak, seperti pemerintah daerah (pemda) dan industri. Sinergi keduanya diharapkan bisa membuat kurikulum dan pengajaran yang diterapkan menjadi tepat sasaran karena sesuai dengan kebutuhan industri.

Pemda, harus mampu mengidentifikasi potensi daerahnya agar bisa dikembangkan dan disesuaikan dengan kurikulum dan industri yang ada di daerah tersebut. Terkait pengembangan ekonomi digital yang diharapkan mampu menyentuh semua sektor, pemda juga sebaiknya memiliki perencanaan yang matang soal pengembangan fasilitas SMK yang mendukung kegiatan praktik para siswa.

"Pengembangan pendidikan vokasi masih menemui banyak hambatan. Di antaranya mengenai kurangnya fasilitas penunjang, tempat praktik, dan laboratorium. Kurangnya fasilitas ini mengakibatkan para siswa yang menempuh pendidikan vokasi tidak memiliki cukup sarana untuk mengembangkan keahliannya dan sulit mengikuti perkembangan industry. Idealnya, SMK memiliki laboratorium yang dilengkapi dengan alat atau teknologi terbaru untuk memudahkan mereka melakukan workshop. Workshop akan sangat membantu mereka untuk bisa mempraktikkan keilmuannya agar bisa digunakan di dunia pekerjaan. Pendidikan vokasi seharusnya mengedepankan pelatihan keterampilan praktis yang sangat bergantung pada alat.

Program Presiden Jokowi untuk mewujudkan 1.000 UKM digital harus menjadi fokus utama dari segenap unsur pemerintah. Namun, program tersebut harus bisa melibatkan unsur korporasi dan masyarakat sipil khususnya komunitas-komunitas kreatif di banyak kota di Indonesia. "Salah satu yang harus segera dilakukan adalah memastikan tersedianya secara lebih baik jaringan internet dan ruang-ruang kerja yang bisa digunakan secara bersama oleh komunitas kreatif. Ruang-ruang kerja ini lazimnya disebut sebagai co-working space yang menyediakan tempat diskusi, pelatihan dan pameran para teknopreneur digital.

Menyiapkan arah serta strategi makro terkait dengan kepentingan nasional secara lebih luas. "Negara juga harus memikirkan melalui program ekonomi digital ini untuk membentuk karakter anak muda para pelaku UKM digital sehingga tangguh dan komit terhadap tradisi-tradisi lokalitas dan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini penting mengingat digitalisasi sosial ekonomi membawa serta tekanan dan potensi pergeseran nilai-nilai.

REFERENSI

https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5e9a558e04a79/lima-langkah-pemerintah-capai-target-1000-startup-pada-2020

https://vutura.io/blog/bagaimana-kebijakan-ekonomi-digital-indonesia/#Garis_Besar_Arah_Kebijakan_Ekonomi_Digital_Indonesia

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190218155841-37-56195/dukung-unicorn-sri-mulyani-lakukan-ini-ke-startup

https://www.kominfo.go.id/content/detail/5799/ini-5-arahan-kebijakan-untuk-ukm-digital-di-indonesia/0/sorotan_media

https://www.merdeka.com/uang/saran-untuk-jokowi-jadikan-indonesia-negara-ekonomi-digital-terbesar.html https://www.wartaekonomi.co.id/read219597/saran-cips-ke-pemerintah-biar-ekonomi-digital-indonesia-makin-optimal

Mallombasang RH Makkasau (talk) 12:58, 16 March 2021 (WIB)