Difference between revisions of "Manusia Tangguh Masa Depan"
(perbaikan artikel tentang sdm) |
|||
| Line 3: | Line 3: | ||
Sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia perlu melakukan pengelolaan penanggulangan bencana dengan baik. BMKG sebagai salah satu lembaga pemerintah yang terlibat dalam hal penanggulangan bencana, dalam peran dan fungsi BMKG sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada bidang MKG tersebut, BMKG harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data menjadi suatu informasi, yang mana bila didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, organisasi yang bergerak lincah dan dinamis, sarana prasarana yang sesuai kebutuhan, pelayanan yang prima serta intergrasi data yang tepat, maka informasi tersebut menjadi tepat guna sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan sekaligus meminimalisasi resiko bahaya yang ditimbulkannya. Hal tersebut menjadikan pengelolaan MKG menjadi komponen penting atau tuntutan vital serta strategis bagi kepentingan nasional dan internasional. | Sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia perlu melakukan pengelolaan penanggulangan bencana dengan baik. BMKG sebagai salah satu lembaga pemerintah yang terlibat dalam hal penanggulangan bencana, dalam peran dan fungsi BMKG sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada bidang MKG tersebut, BMKG harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data menjadi suatu informasi, yang mana bila didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, organisasi yang bergerak lincah dan dinamis, sarana prasarana yang sesuai kebutuhan, pelayanan yang prima serta intergrasi data yang tepat, maka informasi tersebut menjadi tepat guna sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan sekaligus meminimalisasi resiko bahaya yang ditimbulkannya. Hal tersebut menjadikan pengelolaan MKG menjadi komponen penting atau tuntutan vital serta strategis bagi kepentingan nasional dan internasional. | ||
[[Category:Tugas Perencanaan SDM]] | [[Category:Tugas Perencanaan SDM]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
“Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini musibah, karena kita memang tinggal di daerah yang rawan bencana. Suka tidak suka, kita berada di wilayag rawan bencana. Untuk itu, masyarakat harus tampil terdepan dalam meminimalisir bencana, dan masyarakat pula yang pertama merespon terjadinya bencana,” papar Muhammad Syafei Nasution. | “Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini musibah, karena kita memang tinggal di daerah yang rawan bencana. Suka tidak suka, kita berada di wilayag rawan bencana. Untuk itu, masyarakat harus tampil terdepan dalam meminimalisir bencana, dan masyarakat pula yang pertama merespon terjadinya bencana,” papar Muhammad Syafei Nasution. | ||
Revision as of 11:16, 12 March 2021
Sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia perlu melakukan pengelolaan penanggulangan bencana dengan baik. BMKG sebagai salah satu lembaga pemerintah yang terlibat dalam hal penanggulangan bencana, dalam peran dan fungsi BMKG sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada bidang MKG tersebut, BMKG harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data menjadi suatu informasi, yang mana bila didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, organisasi yang bergerak lincah dan dinamis, sarana prasarana yang sesuai kebutuhan, pelayanan yang prima serta intergrasi data yang tepat, maka informasi tersebut menjadi tepat guna sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan sekaligus meminimalisasi resiko bahaya yang ditimbulkannya. Hal tersebut menjadikan pengelolaan MKG menjadi komponen penting atau tuntutan vital serta strategis bagi kepentingan nasional dan internasional.
“Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini musibah, karena kita memang tinggal di daerah yang rawan bencana. Suka tidak suka, kita berada di wilayag rawan bencana. Untuk itu, masyarakat harus tampil terdepan dalam meminimalisir bencana, dan masyarakat pula yang pertama merespon terjadinya bencana,” papar Muhammad Syafei Nasution.
Menurutnya, tak satu pun daerah di Indonesia yang aman dari bencana, sehingga dibutuhkan langkah antisipatif melalui program mitigasi bencana yang tepat guna meminimalisir terjadinya bencana. Salah satunya adalah membentuk Kawasan Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana (KSB) dan program mitigasi lainnya.
“Kami telah menciptakan 39 ribu tagana di Indonesia. Mereka ini adalah pejuang kebencanaan yang kita beri tugas mengedukasi masyarakat agar program mitigasi ini berkelanjutan, tidak hanya sekadar seremonial saja,” jelas dia.
Bupati Indah Putri Indriani berharap, melalui pencanangan KSB ini risiko bencana di Kabupaten Luwu Utara bisa dikurangi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang rawan bencana, termasuk dalam penanganan korban pascabencana yang bisa dilakukan lebih cepat lagi.
Semoga dengan model pendekatan penanggulangan berbasis masyarakat ini akan mengubah cara kita dalam penanggulangan bencana yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus berada di depan.
Irna Novianti (talk) 22:02, 8 March 2021 (WIB)
daftar pustaka Lakip BMKG Tahun 2018 dan 2019 Renstra BMKG 2020 - 2024 https://makassar.sindonews.com/read/172060/713/perkuat-mitigasi-bencana-kemensos-canangkan-ksb-di-luwu-utara-1600704563 https://bnpb.go.id/berita/bnpb-bekali-pemda-sulsel-dengan-manajemen-bencana-gubernur-beri-apresiasi