Manusia Tangguh Masa Depan

sumber : Nalar.id

SDM Tangguh Dan Handal

Sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia perlu melakukan pengelolaan penanggulangan bencana dengan baik. BMKG sebagai salah satu lembaga pemerintah yang terlibat dalam hal penanggulangan bencana, dalam peran dan fungsi BMKG sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada bidang MKG tersebut, BMKG harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data menjadi suatu informasi, yang mana bila didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, organisasi yang bergerak lincah dan dinamis, sarana prasarana yang sesuai kebutuhan, pelayanan yang prima serta intergrasi data yang tepat, maka informasi tersebut menjadi tepat guna sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan sekaligus meminimalisasi resiko bahaya yang ditimbulkannya. Hal tersebut menjadikan pengelolaan MKG menjadi komponen penting atau tuntutan vital serta strategis bagi kepentingan nasional dan internasional.

BMKG telah membangun 3 pilar utama sebagai pilar pembangunan BMKG dimana 3 pilar tersebut mencerminkan 3 inti bidang, yaitu bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Masing-masing pilar tersebut terbungkus dalam suatu sistem pelayanan untuk masyarakat yaitu sistem peringatan dini akan MKG yaitu:

- Sistem Peringatan Dini Meteorologi (Meteorology Early Warning System–MEWS)

- Sistem Peringatan Dini Klimatologi (Climatology Early Warning System–CEWS)

- Sistem Peringatan Dini Tsunami (Tsunami Early Warning System–TEWS)

Berbagai kegiatan yang dilakukan BMKG dalam program mitigasi bencana antara lain :

1. Untuk penyampaian layanan informasi cuaca aktual, prakiraan cuaca, tinggi gelombang, arah dan kecepatan angin di bandara, pelabuhan, tempat-tempat publik dan daerah wisata maka sampai dengan tahun 2019 telah terpasang 172 display indoor dan 8 display outdoor.
2. Modernisasi dan penguatan jaringan peralatan meteorology maritim juga terus dilakukan pembaharuan sehingga pada tahun 2019 BMKG dapat memberikan informasi kecepatan arus dan tinggi gelombang secara real time serta membantu prakirawan dalam meningkatkan akurasi prakiraan cuaca maritim, dengan rincian peralatan: penambahan AWS pelabuhan di 11 lokasi pada tahun 2017, pengadaan 1 unit Wave Glider dan 1 unit Wave Recorder dan pemasangan HF Radar di 4 lokasi serta ADCP (5 lokasi) pada tahun 2018.
3. Sampai dengan 2019, BMKG secara akumulasi tercatat telah mengeluarkan informasi peringatan dini cuaca ekstrim sebanyak 43.102 kali (empat puluh tiga ribu seratus dua) untuk 34 provinsi. Adapun skala spasial dari informasi yang diberikan adalah pada skala kabupaten hingga kecamatan, yang disampaikan kepada masyarakat melalui website dan media sosial sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk mengantisipasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari cuaca ekstrim yang diprakirakan.
4. BMKG menyediakan sistem prediksi banjir pesisir untuk wilayah Jakarta dan Semarang yang disebut dengan INACIFS (Indonesia Coastal Inundation Forecasting System) yang diupdate setiap dua kali sehari untuk prakiraan 3 hari ke depan, yang dapat diakses melalui https://petamaritim.bmkg.go.id/cifs/
5. Awal tahun 2019, BMKG yang bekerja sama dengan BNPB telah membangun sistem prakiraan cuaca berbasis dampak dalam platform berbasis web (signature) dan diharapkan produk informasi tersebut mampu mengurangi dampak yang dihasilkan oleh bencana hidro-meteorologi yang dapat diakses melalui http://signature.bmkg.go.id
6. Seiring perkembangan teknologi informasi dan makin maraknya penggunaan media sosial serta berita online, maka BMKG juga secara masif memproduksi bahan diseminasi dalam bentuk digital yaitu berupa film pendek terkait edukasi informasi iklim, film dokumenter, infografis maupun videografis tentang beragam informasi ikim yang secara rutin disebarkan melalui berbagai platform media sosial media massa baik surat kabar maupun media berita online.
7. Dalam rangka memberikan sosialisasi produk informasi meteorology, klimatologi dan geofisika, maka BMKG mengadakan kegiatan SLG (sekolah lapang gempa), SLCN (sekolah lapang cuaca nelayan) dan SLI (sekolah lapang iklim).
8. BMKG telah meluncurkan aplikasi yang dapat diunduh di playstore yaitu infobmkg, aplikasi ini telah diunduh sebanyak 5juta kali.

Sri Wahyuningsih (talk) 11:42, 4 March 2021 (WIB)

Selain BMKG, instansi pemerintah daerah juga sangat berperan dalam hal penanggulangan bencana seperti halnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) SulSel terus melakukan berbagai Langkah, guna mengantisipasi terjadinya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, anging putting beliung serta lainnya. Seperti;

1.     Membentuk Kawasan Siaga Bencana dan program mitigasi dengan mengedukasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan mitigasi bencana,

2.     Melakukan sinergitas dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka melindungi segenap warga dari ancaman bencana

3.     Membekali Pemda SulSel dengan melibatkan seluruh Kepala daerah kabupaten/kota untuk mengingatkan adanya potensi ancaman bencana yang beragam di Bumi Hasanuddin tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan kemudian dituangkan kedalam Manajemen kebencanaan dengan memikirkan Langkah konkret dan strategi jangka Panjang dalam mencari solusi yang permanen dengan cara pencegahan, mitigasi dan juga pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapasiagaan, pada masa tanggap darurat hingga setelah bencana dan pemulihan;

4.     Pemetaan wilayah rawan bencana alam dan  persiapan guna mengantisipasi terjadinya bencana alam.

Andi Mulyani (talk) 09:55, 8 March 2021 (WIB)

Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), melakukan pencanangan Kawasan Siaga Bencana (KSB) berbasis masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Pencanangan KSB ini, dipusatkan di lapangan desa Kamiri Kecamatan Masamba. Hal ini dalam rangka memperkuat mitigasi bencana berbasis masyarakat di Luwu Utara, mengingat Luwu Utara salah satu daerah di Indonesia yang rawan bencana.

Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Muhammad Syafei Nasution mengatakan, di dalam meminimalisir terjadinya bencana, masyarakatlah yang seharusnya tampil di depan, mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana. Untuk itu, kata dia, menjadi kewajiban pemerintah mengedukasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan mitigasi bencana, salah satunya membentuk Kawasan Siaga Bencana.

“Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini musibah, karena kita memang tinggal di daerah yang rawan bencana. Suka tidak suka, kita berada di wilayag rawan bencana. Untuk itu, masyarakat harus tampil terdepan dalam meminimalisir bencana, dan masyarakat pula yang pertama merespon terjadinya bencana,” papar Muhammad Syafei Nasution.

Menurutnya, tak satu pun daerah di Indonesia yang aman dari bencana, sehingga dibutuhkan langkah antisipatif melalui program mitigasi bencana yang tepat guna meminimalisir terjadinya bencana. Salah satunya adalah membentuk Kawasan Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana (KSB) dan program mitigasi lainnya.

“Kami telah menciptakan 39 ribu tagana di Indonesia. Mereka ini adalah pejuang kebencanaan yang kita beri tugas mengedukasi masyarakat agar program mitigasi ini berkelanjutan, tidak hanya sekadar seremonial saja,” jelas dia.

Bupati Indah Putri Indriani berharap, melalui pencanangan KSB ini risiko bencana di Kabupaten Luwu Utara bisa dikurangi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang rawan bencana, termasuk dalam penanganan korban pascabencana yang bisa dilakukan lebih cepat lagi.

Semoga dengan model pendekatan penanggulangan berbasis masyarakat ini akan mengubah cara kita dalam penanggulangan bencana yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus berada di depan.