Difference between revisions of "Manusia Tangguh Masa Depan"

From ASN Encyclopedia, platform crowdsourcing mengenai ASN
Jump to navigation Jump to search
(draft artikel)
 
(9 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
Sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia perlu melakukan pengelolaan penanggulangan bencana dengan baik. BMKG sebagai salah satu lembaga pemerintah yang terlibat dalam hal penanggulangan bencana, dalam peran dan fungsi BMKG sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada bidang MKG tersebut, BMKG harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data menjadi suatu informasi, yang mana bila didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, organisasi yang bergerak lincah dan dinamis, sarana prasarana yang sesuai kebutuhan, pelayanan yang prima serta intergrasi data yang tepat, maka informasi tersebut menjadi tepat guna sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan sekaligus meminimalisasi resiko bahaya yang ditimbulkannya. Hal tersebut menjadikan pengelolaan MKG menjadi komponen penting atau tuntutan vital serta strategis bagi kepentingan nasional dan internasional.
 
Sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia perlu melakukan pengelolaan penanggulangan bencana dengan baik. BMKG sebagai salah satu lembaga pemerintah yang terlibat dalam hal penanggulangan bencana, dalam peran dan fungsi BMKG sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada bidang MKG tersebut, BMKG harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data menjadi suatu informasi, yang mana bila didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, organisasi yang bergerak lincah dan dinamis, sarana prasarana yang sesuai kebutuhan, pelayanan yang prima serta intergrasi data yang tepat, maka informasi tersebut menjadi tepat guna sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan sekaligus meminimalisasi resiko bahaya yang ditimbulkannya. Hal tersebut menjadikan pengelolaan MKG menjadi komponen penting atau tuntutan vital serta strategis bagi kepentingan nasional dan internasional.
  
−
BMKG telah membangun 3 pilar utama sebagai pilar pembangunan BMKG dimana 3 pilar tersebut mencerminkan 3 inti bidang, yaitu bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Masing-masing pilar tersebut terbungkus dalam suatu sistem pelayanan untuk masyarakat yaitu sistem peringatan dini akan MKG yaitu:
+
pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sudah menjadi bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dalam pembuatan keputusan di dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan pada ranah kehidupan sehari-hari, layanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika seperti halnya cuaca, iklim, kualitas udara, gempabumi dan tsunami dan lain-lain telah mulai menjadi bagian budaya hidup.
  
−
- Sistem Peringatan Dini Meteorologi (Meteorology Early Warning System–MEWS)
+
Sesuai dengan peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.02 Tahun 2012 tentang Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka quick wins akan dilaksanakan meliputi:
  
−
- Sistem Peringatan Dini Klimatologi (Climatology Early Warning System–CEWS)
+
1. Peningkatan kualitas informasi dan jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
  
−
- Sistem Peringatan Dini Tsunami (Tsunami Early Warning System–TEWS)
+
2. Peningkatan kemudahan akses masyarakat untuk informasi dan jasa Meteorologi, Klimatologi,  
  
−
Berbagai kegiatan yang dilakukan BMKG dalam program mitigasi bencana antara lain :
+
   dan Geofisika
  
−
# Untuk penyampaian layanan informasi cuaca aktual, prakiraan cuaca, tinggi gelombang, arah dan kecepatan angin di bandara, pelabuhan, tempat-tempat publik dan daerah wisata maka sampai dengan tahun 2019 telah terpasang 172 display indoor dan 8 display outdoor.
+
3. Pemberian layanan peringatan dini langsung kepada masyarakat;
−
# Modernisasi dan penguatan jaringan peralatan meteorology maritim juga terus dilakukan pembaharuan sehingga pada tahun 2019 BMKG dapat memberikan informasi kecepatan arus dan tinggi gelombang secara real time serta membantu prakirawan dalam meningkatkan akurasi prakiraan cuaca maritim, dengan rincian peralatan: penambahan AWS pelabuhan di 11 lokasi pada tahun 2017, pengadaan 1 unit Wave Glider dan 1 unit Wave Recorder dan pemasangan HF Radar di 4 lokasi serta ADCP (5 lokasi) pada tahun 2018.
 
−
# Sampai dengan 2019, BMKG secara akumulasi tercatat telah mengeluarkan informasi peringatan dini cuaca ekstrim sebanyak 43.102 kali (empat puluh tiga ribu seratus dua) untuk 34 provinsi. Adapun skala spasial dari informasi yang diberikan adalah pada skala kabupaten hingga kecamatan, yang disampaikan kepada masyarakat melalui website dan media sosial sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk mengantisipasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari cuaca ekstrim yang diprakirakan.
 
−
# BMKG menyediakan sistem prediksi banjir pesisir untuk wilayah Jakarta dan Semarang yang disebut dengan INACIFS (Indonesia Coastal Inundation Forecasting System) yang diupdate setiap dua kali sehari untuk prakiraan 3 hari ke depan, yang dapat diakses melalui <nowiki>https://petamaritim.bmkg.go.id/cifs/</nowiki>
 
−
# Awal tahun 2019, BMKG yang bekerja sama dengan BNPB telah membangun sistem prakiraan cuaca berbasis dampak dalam platform berbasis web (signature) dan diharapkan produk informasi tersebut mampu mengurangi dampak yang dihasilkan oleh bencana hidro-meteorologi yang dapat diakses melalui <nowiki>http://signature.bmkg.go.id</nowiki>
 
−
# Seiring perkembangan teknologi informasi dan makin maraknya penggunaan media sosial serta berita online, maka BMKG juga secara masif memproduksi bahan diseminasi dalam bentuk digital yaitu berupa film pendek terkait edukasi informasi iklim, film dokumenter, infografis maupun videografis tentang beragam informasi ikim yang secara rutin disebarkan melalui berbagai platform media sosial media massa baik surat kabar maupun media berita online.
 
−
# Dalam rangka memberikan sosialisasi produk informasi meteorology, klimatologi dan geofisika, maka BMKG mengadakan kegiatan SLG (sekolah lapang gempa), SLCN (sekolah lapang cuaca nelayan) dan SLI (sekolah lapang iklim).
 
−
# BMKG telah meluncurkan aplikasi yang dapat diunduh di playstore yaitu infobmkg, aplikasi ini telah diunduh sebanyak 5juta kali.
 
−
[[Category:Tugas Perencanaan SDM]]
 
  
−
[[User:Sri Wahyuningsih|Sri Wahyuningsih]] ([[User talk:Sri Wahyuningsih|talk]]) 11:42, 4 March 2021 (WIB)
+
4. Pembangunan fasilitas layanan informasi publik Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika satu
  
−
Selain BMKG, instansi pemerintah daerah juga sangat berperan dalam hal penanggulangan bencana seperti halnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
+
    pintu; dan
−
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) SulSel terus melakukan berbagai Langkah, guna mengantisipasi terjadinya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, anging putting beliung serta lainnya. Seperti;
 
  
−
1.     Membentuk Kawasan Siaga Bencana dan program mitigasi dengan mengedukasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan mitigasi bencana,
+
5. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan  
  
−
2.     Melakukan sinergitas dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka melindungi segenap warga dari ancaman bencana
+
   Geofisika.
  
−
3.     Membekali Pemda SulSel dengan melibatkan seluruh Kepala daerah kabupaten/kota untuk mengingatkan adanya potensi ancaman bencana yang beragam di Bumi Hasanuddin tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan kemudian dituangkan kedalam Manajemen kebencanaan dengan memikirkan Langkah konkret dan strategi jangka Panjang dalam mencari solusi yang permanen dengan cara pencegahan, mitigasi dan juga pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapasiagaan, pada masa tanggap darurat hingga setelah bencana dan pemulihan;
+
Dalam rangka mencapai penguatannya yang telah dicanangkan oleh BMKG pada MEWS, CEWS dan TEWS, perlu adanya dukungan SDM yang memadai, maka dari itu SDM memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Untuk menghasilkan SDM yang profesional, BMKG telah melaksanakan rekrutmen dengan prinsip transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tidak diskriminatif, efektif dan efisien. Selanjutnya dalam pengelolaan SDM telah dilaksanakan:
  
−
4.     Pemetaan wilayah rawan bencana alam dan  persiapan guna mengantisipasi terjadinya bencana alam.
+
a.    Assessment terhadap para pejabat struktural maupun fungsional serta pelaksana calon pejabat struktural di lingkungan BMKG dan penggunaan hasil assessment untuk memperoleh informasi mengenai   
  
−
[[User:Andi Mulyani|Andi Mulyani]] ([[User talk:Andi Mulyani|talk]]) 09:55, 8 March 2021 (WIB)
+
profil kompetensi pejabat/pegawai, perencanaan karir, mutasi jabatan, dan pengembangan berbasis kompetensi.
  
−
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
+
b.  Selama periode Renstra 2015–2019, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) telah mampu melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebanyak 1436 (seribu empat ratus tiga puluh enam) 
  
−
Provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah 4 pengembangan kebijakan di tingkat nasional. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada.
+
pegawai. Dalam usaha peningkatan kualifikasi pendidikan formal pegawai Pusdiklat telah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi baik di dalam dan luar negeri.  Di dalam negeri beberapa   
  
−
Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), melakukan pencanangan Kawasan Siaga Bencana (KSB) berbasis masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Pencanangan KSB ini, dipusatkan di lapangan desa Kamiri Kecamatan Masamba. Hal ini dalam rangka memperkuat mitigasi bencana berbasis masyarakat di Luwu Utara, mengingat Luwu Utara salah satu daerah di Indonesia yang rawan bencana.
+
perguruan tinggi yang menyelenggarakan kerja sama dengan Pusdiklat-BMKG adalah Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Syiah Kuala dan Universitas Indonesia. Dengan
  
−
Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Muhammad Syafei Nasution mengatakan, di dalam meminimalisir terjadinya bencana, masyarakatlah yang seharusnya tampil di depan, mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana. Untuk itu, kata dia, menjadi kewajiban pemerintah mengedukasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan mitigasi bencana, salah satunya membentuk Kawasan Siaga Bencana.
+
perguruan tinggi di luar negeri untuk program Pasca Sarjana, Pusdiklat telah bekerja sama dengan beberapa negara antara lain Perancis, Jepang, Belanda dan Australia.
  
−
“Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini musibah, karena kita memang tinggal di daerah yang rawan bencana. Suka tidak suka, kita berada di wilayag rawan bencana. Untuk itu, masyarakat harus tampil terdepan dalam meminimalisir bencana, dan masyarakat pula yang pertama merespon terjadinya bencana,” papar Muhammad Syafei Nasution.
+
Untuk dapat menjadi seorang SDM BMKG khususnya dibidang cuaca dan iklim ilmu dasar yang harus dimiliki antara lain :
  
−
Menurutnya, tak satu pun daerah di Indonesia yang aman dari bencana, sehingga dibutuhkan langkah antisipatif melalui program mitigasi bencana yang tepat guna meminimalisir terjadinya bencana. Salah satunya adalah membentuk Kawasan Siaga Bencana, '''Kampung Siaga Bencana''' '''(KSB)''' dan program mitigasi lainnya.
+
·      Kemampuan matematika yang cukup,
  
−
“Kami telah menciptakan 39 ribu tagana di Indonesia. Mereka ini adalah pejuang kebencanaan yang kita beri tugas mengedukasi masyarakat agar program mitigasi ini berkelanjutan, tidak hanya sekadar seremonial saja,” jelas dia.
+
·      Menguasai bidang sains khususnya fisika dan teknik,
 +
 
 +
·      Memiliki penguasaan komputer yang baik
 +
 
 +
Persyaratan dasar untuk diterima bekerja sebagai meteorologis atau ahli cuaca dan iklim pada lembaga resmi layanan cuaca dan iklim adalah sarjana di bidang Meteorologi atau Sains Atmosfer. Selain sarjana murni meteorologi, maka sarjana pada bidang Matematika, Fisika Sains, atau juga sarjana Teknik, dapat diterima menjadi meteorologis atau ahli cuaca dan iklim, yang kemudian mereka bisa meraih master di bidang meteorologi.
 +
 
 +
Pendidikan meteorologi digelar di berbagai sekolah tinggi di Indonesia, diantaranya:
 +
 
 +
• Sekolah Tinggi Klimatologi, Meteorologi, dan Geofisika (STMKG).
 +
 
 +
• Institut Pertanian Bogor, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 +
 
 +
• Institut Teknologi Bandung, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
 +
 
 +
Sekilas tentang Sekolah Tinggi Klimatologi, Meteorologi, dan Geofisika (STMKG), STMKG adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan yang bernaung dibawah Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) dengan sistem pendidikan semimiliter.
 +
 
 +
 
 +
“Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini musibah, karena kita memang tinggal di daerah yang rawan bencana. Suka tidak suka, kita berada di wilayag rawan bencana. Untuk itu, masyarakat harus tampil terdepan dalam meminimalisir bencana, dan masyarakat pula yang pertama merespon terjadinya bencana.
 +
 
 +
Perkembangan kondisi bencana yang terjadi, menggunakan sistem penanganan darurat bencana dengan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan yang ada, meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan mobilisasi dalam penanganan darurat bencana dan meningkatkan kemampuan pemahaman sistem komando penanganan darurat bencana.
 +
 
 +
Sumber daya manusia pada BNPB/BPBD sangat berPeran penting terhadap penanggulangan bencana dimana telah di bentuk  TRC dalam penanganan darurat bencana adalah dengan Kaji Cepat, Koordinasi dalam Penanganan Darurat Bencana, public speaking, pertolongan pertama dan evakuasi medik korban, standar kompetensi untuk personel penanggulangan bencana, pengembangan sistem komando penanganan darurat bencana, standar minimal pemenuhan kebutuhan dasar untuk Korban bencana, knowledge sharing, manajemen DVI, pengenalan radio komunikasi dan GPS, dan Simulasi. Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari internal BNPB, UN OCHA, LSP PB, Ambulan Gawat Darurat Dinkes.
 +
 
 +
Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Tanggap Darurat mengadakan  kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial bagi anggota TRC Daerah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pada penanganan darurat bencana. Tujuan khusus kegiatan ini adalah agar personil yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat dapat melaksanakan  tugas secara cepat dan tepat pada saat tanggap darurat sesuai dengan Peningkatan SDM yang dilaksanakan
 +
 
 +
* Tim Reaksi Cepat ('''TRC''') :
 +
 
 +
Melakukan kegiatan kedaruratan dan bantuan logistik untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana; Mengaktivasi Posko PB/BPBD Kabupaten; Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.
 +
 
 +
* Tugas Poko TRC;
 +
 
 +
TRC BPBB mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu, dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan dan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana, dengan tugas tambahan membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/ SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.
 +
 
 +
* Fungsi TRC
 +
 
 +
Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, TRC BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut :
 +
 
 +
1. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana, pada saat tanggap darurat.
 +
 
 +
2. Membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk :
 +
 
 +
a. Mengaktivasi Posko SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota.
 +
 
 +
b. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.
 +
 
 +
c. Menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana.
 +
 
 +
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait dan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD  Kabupaten/Kota :
 +
 
 +
a. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana.
 +
 
 +
b. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/ khusus).
 +
 
 +
c. Laporan lengkap/akhir penugasan.
 +
 
 +
Selain Tim TRC BNPB/BPBD  ada juga dari Dinas Sosial  telah menciptakan 39 ribu tagana, di Kabupaten Luwu Utara membentuk '''Kampung Siaga Bencana''' '''(KSB)''',  Kawasan siaga bencana dan program mitigasi lainnya. . Mereka ini adalah pejuang kebencanaan yang kita beri tugas mengedukasi masyarakat agar program mitigasi ini berkelanjutan, tidak hanya sekadar seremonial saja. Begitu juga tak satu pun daerah di Indonesia yang aman dari bencana, sehingga dibutuhkan langkah antisipatif melalui program mitigasi bencana yang tepat guna meminimalisir terjadinya bencana.  
  
 
Bupati Indah Putri Indriani berharap, melalui pencanangan KSB ini risiko bencana di Kabupaten Luwu Utara bisa dikurangi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang rawan bencana, termasuk dalam penanganan korban pascabencana yang bisa dilakukan lebih cepat lagi.
 
Bupati Indah Putri Indriani berharap, melalui pencanangan KSB ini risiko bencana di Kabupaten Luwu Utara bisa dikurangi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang rawan bencana, termasuk dalam penanganan korban pascabencana yang bisa dilakukan lebih cepat lagi.
Line 56: Line 102:
 
Semoga dengan model pendekatan penanggulangan berbasis masyarakat ini akan mengubah cara kita dalam penanggulangan bencana yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus berada di depan.
 
Semoga dengan model pendekatan penanggulangan berbasis masyarakat ini akan mengubah cara kita dalam penanggulangan bencana yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus berada di depan.
  
−
[[User:Irna Novianti|Irna Novianti]] ([[User talk:Irna Novianti|talk]]) 22:02, 8 March 2021 (WIB)
+
 
 +
daftar pustaka
 +
Lakip BMKG Tahun 2018 dan 2019
 +
Renstra BMKG 2020 - 2024
 +
https://makassar.sindonews.com/read/172060/713/perkuat-mitigasi-bencana-kemensos-canangkan-ksb-di-luwu-utara-1600704563
 +
https://bnpb.go.id/berita/bnpb-bekali-pemda-sulsel-dengan-manajemen-bencana-gubernur-beri-apresiasi
 +
[[Category:Perencanaan SDM]]

Latest revision as of 18:50, 20 February 2022

SDM Tangguh
sumber : Nalar.id
SDM Tangguh Dan Handal

Sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia perlu melakukan pengelolaan penanggulangan bencana dengan baik. BMKG sebagai salah satu lembaga pemerintah yang terlibat dalam hal penanggulangan bencana, dalam peran dan fungsi BMKG sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada bidang MKG tersebut, BMKG harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data menjadi suatu informasi, yang mana bila didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, organisasi yang bergerak lincah dan dinamis, sarana prasarana yang sesuai kebutuhan, pelayanan yang prima serta intergrasi data yang tepat, maka informasi tersebut menjadi tepat guna sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan sekaligus meminimalisasi resiko bahaya yang ditimbulkannya. Hal tersebut menjadikan pengelolaan MKG menjadi komponen penting atau tuntutan vital serta strategis bagi kepentingan nasional dan internasional.

pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sudah menjadi bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dalam pembuatan keputusan di dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan pada ranah kehidupan sehari-hari, layanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika seperti halnya cuaca, iklim, kualitas udara, gempabumi dan tsunami dan lain-lain telah mulai menjadi bagian budaya hidup.

Sesuai dengan peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.02 Tahun 2012 tentang Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka quick wins akan dilaksanakan meliputi:

1. Peningkatan kualitas informasi dan jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

2. Peningkatan kemudahan akses masyarakat untuk informasi dan jasa Meteorologi, Klimatologi,  

   dan Geofisika

3. Pemberian layanan peringatan dini langsung kepada masyarakat;

4. Pembangunan fasilitas layanan informasi publik Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika satu

    pintu; dan

5. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

   Geofisika.

Dalam rangka mencapai penguatannya yang telah dicanangkan oleh BMKG pada MEWS, CEWS dan TEWS, perlu adanya dukungan SDM yang memadai, maka dari itu SDM memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Untuk menghasilkan SDM yang profesional, BMKG telah melaksanakan rekrutmen dengan prinsip transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tidak diskriminatif, efektif dan efisien. Selanjutnya dalam pengelolaan SDM telah dilaksanakan:

a.    Assessment terhadap para pejabat struktural maupun fungsional serta pelaksana calon pejabat struktural di lingkungan BMKG dan penggunaan hasil assessment untuk memperoleh informasi mengenai

profil kompetensi pejabat/pegawai, perencanaan karir, mutasi jabatan, dan pengembangan berbasis kompetensi.

b. Selama periode Renstra 2015–2019, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) telah mampu melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebanyak 1436 (seribu empat ratus tiga puluh enam)

pegawai. Dalam usaha peningkatan kualifikasi pendidikan formal pegawai Pusdiklat telah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi baik di dalam dan luar negeri.  Di dalam negeri beberapa

perguruan tinggi yang menyelenggarakan kerja sama dengan Pusdiklat-BMKG adalah Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Syiah Kuala dan Universitas Indonesia. Dengan

perguruan tinggi di luar negeri untuk program Pasca Sarjana, Pusdiklat telah bekerja sama dengan beberapa negara antara lain Perancis, Jepang, Belanda dan Australia.

Untuk dapat menjadi seorang SDM BMKG khususnya dibidang cuaca dan iklim ilmu dasar yang harus dimiliki antara lain :

·      Kemampuan matematika yang cukup,

·      Menguasai bidang sains khususnya fisika dan teknik,

·      Memiliki penguasaan komputer yang baik

Persyaratan dasar untuk diterima bekerja sebagai meteorologis atau ahli cuaca dan iklim pada lembaga resmi layanan cuaca dan iklim adalah sarjana di bidang Meteorologi atau Sains Atmosfer. Selain sarjana murni meteorologi, maka sarjana pada bidang Matematika, Fisika Sains, atau juga sarjana Teknik, dapat diterima menjadi meteorologis atau ahli cuaca dan iklim, yang kemudian mereka bisa meraih master di bidang meteorologi.

Pendidikan meteorologi digelar di berbagai sekolah tinggi di Indonesia, diantaranya:

• Sekolah Tinggi Klimatologi, Meteorologi, dan Geofisika (STMKG).

• Institut Pertanian Bogor, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

• Institut Teknologi Bandung, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian

Sekilas tentang Sekolah Tinggi Klimatologi, Meteorologi, dan Geofisika (STMKG), STMKG adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan yang bernaung dibawah Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) dengan sistem pendidikan semimiliter.


“Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini musibah, karena kita memang tinggal di daerah yang rawan bencana. Suka tidak suka, kita berada di wilayag rawan bencana. Untuk itu, masyarakat harus tampil terdepan dalam meminimalisir bencana, dan masyarakat pula yang pertama merespon terjadinya bencana.

Perkembangan kondisi bencana yang terjadi, menggunakan sistem penanganan darurat bencana dengan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan yang ada, meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan mobilisasi dalam penanganan darurat bencana dan meningkatkan kemampuan pemahaman sistem komando penanganan darurat bencana.

Sumber daya manusia pada BNPB/BPBD sangat berPeran penting terhadap penanggulangan bencana dimana telah di bentuk  TRC dalam penanganan darurat bencana adalah dengan Kaji Cepat, Koordinasi dalam Penanganan Darurat Bencana, public speaking, pertolongan pertama dan evakuasi medik korban, standar kompetensi untuk personel penanggulangan bencana, pengembangan sistem komando penanganan darurat bencana, standar minimal pemenuhan kebutuhan dasar untuk Korban bencana, knowledge sharing, manajemen DVI, pengenalan radio komunikasi dan GPS, dan Simulasi. Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari internal BNPB, UN OCHA, LSP PB, Ambulan Gawat Darurat Dinkes.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Tanggap Darurat mengadakan  kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial bagi anggota TRC Daerah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pada penanganan darurat bencana. Tujuan khusus kegiatan ini adalah agar personil yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat dapat melaksanakan  tugas secara cepat dan tepat pada saat tanggap darurat sesuai dengan Peningkatan SDM yang dilaksanakan

  • Tim Reaksi Cepat (TRC) :

Melakukan kegiatan kedaruratan dan bantuan logistik untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana; Mengaktivasi Posko PB/BPBD Kabupaten; Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.

  • Tugas Poko TRC;

TRC BPBB mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu, dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan dan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana, dengan tugas tambahan membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/ SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.

  • Fungsi TRC

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, TRC BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana, pada saat tanggap darurat.

2. Membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk :

a. Mengaktivasi Posko SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota.

b. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.

c. Menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana.

3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait dan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota :

a. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana.

b. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/ khusus).

c. Laporan lengkap/akhir penugasan.

Selain Tim TRC BNPB/BPBD ada juga dari Dinas Sosial telah menciptakan 39 ribu tagana, di Kabupaten Luwu Utara membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB), Kawasan siaga bencana dan program mitigasi lainnya. . Mereka ini adalah pejuang kebencanaan yang kita beri tugas mengedukasi masyarakat agar program mitigasi ini berkelanjutan, tidak hanya sekadar seremonial saja. Begitu juga tak satu pun daerah di Indonesia yang aman dari bencana, sehingga dibutuhkan langkah antisipatif melalui program mitigasi bencana yang tepat guna meminimalisir terjadinya bencana.

Bupati Indah Putri Indriani berharap, melalui pencanangan KSB ini risiko bencana di Kabupaten Luwu Utara bisa dikurangi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang rawan bencana, termasuk dalam penanganan korban pascabencana yang bisa dilakukan lebih cepat lagi.

Semoga dengan model pendekatan penanggulangan berbasis masyarakat ini akan mengubah cara kita dalam penanggulangan bencana yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus berada di depan.


daftar pustaka Lakip BMKG Tahun 2018 dan 2019 Renstra BMKG 2020 - 2024 https://makassar.sindonews.com/read/172060/713/perkuat-mitigasi-bencana-kemensos-canangkan-ksb-di-luwu-utara-1600704563 https://bnpb.go.id/berita/bnpb-bekali-pemda-sulsel-dengan-manajemen-bencana-gubernur-beri-apresiasi

Retrieved from "https://aesenpedia.aesentop.net/index.php?title=Manusia_Tangguh_Masa_Depan&oldid=2697"